Pakar Politik dari UGM Sebut Diskursus Pemilu Masih Terjebak pada Isu Figur, Ini Penjelasannya

SLEMAN, AYOYOGYA.COM - Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, menilai bahwa perbincangan seputar Pemilu Presiden 2024 masih terbatas pada nama atau figur calon pemimpin.

Menjelang tahun politik yang semakin dekat, menurut Mada Sukmajati dari UGM sudah seharusnya ada pergeseran diskursus ke program dan gagasan.

“Narasi Pilpres masih terjebak pada nama, mengasumsikan bahwa setiap nama punya program yang jelas mulia. Padahal itu belum jelas. Belum kelihatan adu gagasan sang nakhoda akan membawa kapal besar Indonesia ke mana lima tahun ke depan,” ucap Dosen Fisipol UGM Mada Sukmajati dalam siaran pers Sabtu (14/1/2023).

Mada melanjutkan, sepanjang diskursus seperti ini masih berkembang, politik programatis tidak dapat berkembang.

Baca Juga: Ini Nasehat Presiden Jokowi Pada Bawaslu, Ada 4 Salah Satunya Penting Banget!

“Menurut saya ini sangat ironis. Mau dibawa ke mana Indonesia ke depan sampai sekarang belum tahu,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan oleh Andi Sandi, pakar hukum tata negara Fakultas Hukum UGM.

Menurutnya sudah saatnya para kandidat didorong untuk lebih fokus menawarkan program kerja lima tahun mendatang. Selain itu, tensi dan polarisasi perlu dikurangi, terutama yang melibatkan politik identitas.

“Ini tidak baik bagi kontestasi politik. Ketika memanfaatkan isu SARA ini tidak menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Ia menerangkan bahwa dalam proses kampanye ada kecenderungan dari kandidat politik untuk saling menyerang. Hal ini menjadi salah satu isu yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Perlu dipahamkan bahwa ketika menonjolkan program tidak perlu mendiskreditkan calon dari partai lain. Efeknya masyarakat makin terpecah, padahal Indonesia dibangun di atas fondasi persatuan. Menonjolkan diri boleh tapi tidak dengan menginjak yang lain,” imbuh Andi.

Pada kesempatan yang sama, pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad, berbicara seputar potensi penyebaran hoaks atau disinformasi menjelang tahun politik 2024.

Baca Juga: Atas Putusan Bawaslu 5 Parpol Berpeluang Ikut Pemilu, Mana Saja?

Disinformasi, menurutnya, berpeluang tumbuh subur di tengah lanskap masyarakat modern yang lekat dengan penggunaan media sosial, dan di tengah pertarungan politik dengan polarisasi yang kuat.