Ratusan Siswa Keracunan MBG, Sistem Masak dan Distribusi di SPPG Perlu Dibenahi

YOGYA, AYOYOGYA.COM - Menyusul kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMAN 1 Yogyakarta, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta turun langsung ke sekolah tersebut untuk menindaklanjuti kejadian itu. Komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan tersebut menilai perlu adanya perbaikan sistem di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, menyampaikan bahwa meskipun SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab dalam pengawasan.

“Sekolah ini lokasinya juga berada di Kota Yogya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kami memiliki tugas untuk pengawasan. Kunjungan kali ini sekaligus untuk melakukan validasi atas kejadian yang kemarin,” jelasnya usai berdialog dengan Kepala SMAN 1 Yogyakarta, Ngadiyo, Jumat (17/10).

Dalam kesempatan itu, Komisi D juga berdialog dengan sejumlah siswa yang sempat mengalami gejala sakit setelah menyantap menu MBG. Menurut Darini, program MBG sejatinya merupakan langkah baik dalam meningkatkan gizi pelajar dan merupakan realisasi janji presiden terpilih. Namun, ketika ditemukan persoalan di lapangan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang kembali.

Darini menilai langkah pemerintah sudah cukup cepat merespons kasus ini. Baik di SMAN 1 Yogyakarta maupun di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta — yang juga mendapat suplai dari SPPG Wirobrajan — operasional penyedia makanan itu kini dihentikan sementara untuk menunggu hasil penyelidikan.

“Pak Walikota Yogya kemarin juga langsung ke sini. Responsnya sangat bagus, termasuk prosedur yang menghentikan SPPG untuk sementara,” ujarnya.

Hasil kunjungan Komisi D merekomendasikan agar sistem kerja di SPPG Wirobrajan dibenahi, terutama pada manajemen pengolahan dan penyediaan bahan baku.