Pemerintah Jakarta akan Uji Coba Program Sekolah Swasta Gratis, DPRD Ungkap Fakta Ini

photo author
- Sabtu, 25 Januari 2025 | 16:09 WIB
Pemprov Jakarta terus bergerak menuju perubahan besar! Target ambisius, 153 Dapur MBG, dijanjikan rampung 2025. Langkah ini diharap jadi solusi inovatif demi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. (Foto/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz/pri.)
Pemprov Jakarta terus bergerak menuju perubahan besar! Target ambisius, 153 Dapur MBG, dijanjikan rampung 2025. Langkah ini diharap jadi solusi inovatif demi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. (Foto/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz/pri.)

AYOYOGYA.COM -  Program sekolah swasta gratis di Jakarta tampaknya akan segera diujicobakan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyampaikan bahwa rencana ini didasarkan pada hasil beberapa rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta.

“Kemarin kita sudah rapat hampir 3-4 kali dengan Dinas Pendidikan. Mungkin nanti akan diujicoba dulu,” ungkap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat 24 Januari 2025.

Meski begitu, Ima menegaskan bahwa keputusan akhir terkait program ini sepenuhnya berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang sedang menjabat. 

“Keputusan tetap ada di Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur,” ujarnya.

Baca Juga: Di Masa Depan, Jepang Diperkirakan Hanya Punya 1 Anak Saja, Peneliti Ungkap Fakta Ini

Koordinasi dengan Kemendagri dan Penyusunan Regulasi

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyebutkan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait implementasi program sekolah swasta gratis. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang mendasari program tersebut sesuai aturan.

“Hari ini di Dinas Pendidikan sedang ada pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk membahas itu,” kata Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Kamis 16 Januari 2025.

Sarjoko juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan tengah berdiskusi dengan DPRD agar program ini masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

“Saya belum tahu pasti apakah ini masuk Propemperda, tapi kalau menjadi prioritas, nanti akan ada kesepakatan dengan DPRD,” jelasnya.

Namun demikian, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini.

Realisasi program nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Maria Wulan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X