Penurunan Kasus Stunting Pertengahan 2021 Berjalan Lambat, Ini Solusi BKKBN

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM - Penurunan kasus stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 menjadi target Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Namun memasuki pertengahan Juli 2022, progres penurunan kasus stunting berjalan lambat. Sehingga perlu koordinasi yang lebih solid antar stake holder terkait.

Sekretaris Utama Badan BKKBN Tavip Agus Rayanto saat membuka Pentaloka Nasional Percepatan Penurunan Stunting Bagi Kepala OPD KB Kabupaten/Kota, Rabu (13/7/2022) di Ina Garuda  Hotel Yogyakarta menuturkan sebagai program Nasional, penurunan kasus stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab BKKBN saja.

Terdapat 17 Kementerian yang memiliki kewajiban menurunkan kasus stunting. Melalui berbagai program dengan anggaran mencapai Rp34 Triliun pertahun.

Namun kurang optimalnya pelaksanaan program oleh beberapa kementerian membuat program seperti.berjalan di tempat.

Baca Juga: Gunungkidul Miliki Kasus Stunting Tertinggi, Ini Solusi BKKBN DIY

Sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sektor program penurunan stunting hanya mendapat alokasi sekitar Rp800 Milar setahun.

Anggaran yang relatif kecil ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas personil. 

Sementara untuk kegiatan yang bersifat masif dengan anggaran yang besar tidak dapat dilakukan.

Agus memastikan, tidak terdapatnya program yang langsung menyentuh permasalahan menjadi salah satu alasan lambatnya penurunan program stunting. Sementara berbagai kegiatan yang digelar selama ini baru menyentuh permukaan kasus stunting.

Baca Juga: Kota Jogja Masih Miliki Kasus Stunting 1.433 Anak, Ini Cara Penanganannya

"Ibarat bermain bola, banyak pemain yang menggiring bola tetapi tidak ada yang menendng bola ke gawang"tegas Tavip. 

Bertolak dari kondisi ini, BKKBN berupaya melahirkan program strategis yang langsung menyentuh permasalahan. Salah satunya Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang baru saja dilaunching di tingkat pusat. Bahkan sudah ditindak lanjuti dengan penunjukan Kasat Jendaral Dudung Abdurrahman sebagai Bapak Asuh Anak Stunting nasional.

Langkah ini akan ditindaklanjuti ke tingkat daerah melalui kerjasama antara BKKBN dan jajaran TNI POLRI. Mengingat jajaran TNI Polri memiliki rantai komando yang efektif hingga ke tingkat desa. Sehingga program BAAS dapat menyasar sampai ke pelosok tanah air. Langkah ini tidak mungkin dilakukan oleh jajaran birokrasi yang sangat terikat oleh anggaran.