Harga BBM Naik, Pakar UGM: Pemerintah Jangan Asal Reaktif, Perlu Buat Kerangka Kebijakan Komprehensif

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM- Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wahyudi Kumorotomo menilai pemerintah jangan asal reaktif menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Akan lebih baik, jika pemerintah membuat kerangka kebijakan yang komprehensif.

"Nah sekarang kita perlu buat kerangka kebijakan yang komprehensif. Bahwa pertama perlu diversifikasi energi dan kedua perlu upayakan di sektor transportasi itu, memang betul-betul cara kita menggunakan transportasi itu lebih hemat, lebih tidak tergantung pada energi fosil," ujar Wahyudi saat dihubungi, Minggu (4/9/2022). Dikutip dari SuaraJogja.id-jaringan Ayoyogya.com.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Pemerintah Putuskan Pengalihan Subsidi BBM untuk Bantuan Tepat Sasaran

Menurutnya semua pihak perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya terhadap krisis energi di masa yang akan datang. Mengingat dampaknya yang akan besar dan sangat dirasakan bagi masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk memecahkan persoalan energi. Salah satunya dengan persiapan mengambil kebijakan dalam jangka panjang.

"Jangan hanya reaktif seperti yang sekarang ini, karena tiba-tiba mendadak ya ABPN tidak bisa 'nomboki' untuk subsidi energi kita, tiba-tiba menaikkan lalu masyarakat bergejolak," ucapnya.

"Itu karena kita tidak menyiapkan pola dimana kita bisa lebih hemat dengan energi. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan transportasi publik dan energi alternatif," sambungnya.

Negara disebut terlambat untuk memberikan kesadaran secara kolektif untuk lebih menghemat energi yang tersisa.

Baca Juga: DPD KSPSI Desak Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Revisi UMK DIY 2022

Misalnya saja bisa dimulai dengan bersepeda untuk jarak pendek hingga menggunakan kendaraan listrik seperti yang telah dilakukan di berbagai negara maju.

Jika tak ada perencanaan yang matang terkait persoalan energi ini, kata Wahyudi, semua pihak akan terus menerus terkaget-kaget seperti saat ini.

"Jadi kalau tidak ada kerangka kebijakan energi dalam jangka panjang yang komprehensif dimana pemerintah dan masyarakat itu mengantisipasi persoalan energi dalam jangka panjang, kita akan tetap terkaget-kaget terus," tegasnya.

Padahal, dilanjutkan Wahyudi, diketahui bahwa perkiraan minyak di Indonesia akan habis pada tahun 2030-an mendatang. Sehingga mau tidak mau negara harus terus mengimpor.

"Nah kalau kita tidak siapkan masyarakat, kemudian fasilitas transportasi publik, kebiasaan kita juga masih menggunakan pola-pola lama yang menyebabkan polusi. Maka ya kita akan terkaget-kaget lagi kalau andaikan terjadi gejolak harga minyak," terangnya.