"Itu sudah kita gaungkan sejak 20 Mei yang aksi nasional," tandasnya.
FOYB juga menyoroti narasi negatif yang menyudutkan pengemudi ojol dalam berbagai aksi protes. Rie secara tegas menyampaikan bahwa banyak pihak mencoba memanfaatkan tragedi Affan untuk menciptakan kerusuhan.
"Ojol menjadi kendaraan untuk membuat kerusuhan di Indonesia. Kami mengimbau kepada seluruh mitra ojol, aktivis, mahasiswa dan elemen masyarakat lain dalam melaksanakan penyampaian aspirasinya, agar tidak terpancing provokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat mengganggu proses perjuangan dan mengagalkan upaya kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia karna adanya adu domba yang dibuat oleh pejabat-pejabat kotor di pemerintahan," tegasnya.
Lebih lanjut, Rie mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi khusus yang mengatur status dan kesejahteraan pengemudi ojol. Menurutnya, hingga kini belum ada payung hukum yang memadai bagi mereka.
"Hingga saat ini masih belum ada UU yang secara spesifik mengatur tentang pengemudi ojol di Indonesia. Pengemudi ojol beroperasi karena ada diskresi pemerintah agar dapat menyerap tenaga kerja," imbuhnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan perwakilan pengemudi dalam proses perumusan kebijakan tersebut.
"Regulasi yang mengatur dan menaungi pengemudi ojol di negara lain sudah ada dan pengemudi ojol menjadi memiliki status dan payung hukum yang jelas," imbuhnya.
“Kami menilai bahwa ketidakadilan sistem aplikasi transportasi daring sudah berjalan terlalu lama. Para pengemudi ingin menuntut mereka diakomodir dalam undang-undang yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojol di Indonesia,” sambung Rie.