Indonesia Tengah Hadapi Deindustrialisasi, Waspada Peningkatan Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan 

AYOYOGYA.COM - Indonesia saat ini tengah menyongsong kondisi deindustrialisasi. Kondisi sektor industri atau manufaktur yang menurun drastis ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik manufaktur yang tutup dan badai PHK yang terjadi di banyak.

Padahal sektor industri, investasi dan ekspor berperan penting dalam menumbuhkan ekonomi nasional.

Apabila tidak bisa diatasi, kondisi industrialisasi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang kemudian dapat menelurkan sejumlah permasalahan sosial lainnya. 

Baca Juga: IHSG Anjlok, Ekonom UGM Sebut Sinyal Krisis Kepercayaan Pasar 

Hal itu mengemuka dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan Refleksi dan Solusi yang bertajuk Liberalisasi Perdagangan, Kran Impor dan Dampak Deindustrialisasi, Jumat (21/3) secara daring di Youtube UGM. Kuliah Bestari yang diselenggarakan Dewan guru Besar UGM ini menghadirkan beberapa orang pembicara, diantaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama, Mari Elka Pangestu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI, Arief Anshory Yusuf, Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini dan peneliti ISEAS Singapore,Yanuar Nugroho. 

Mari Elka Pangestu, mengatakan Indonesia tengah menghadapi dampak dinamika ekonomi global sehingga menyebabkan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terkait langkah dan kebijakan ekonomi yang bisa mengimbangi dampak tersebut. “Ada perubahan-perubahan yang terjadi secara global dan berdampak pada penyesuaian kebijakan di tingkat nasional,” kata Mari Elka Pangestu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011—2014 menyebut  ekonomi Indonesia saat ini menurutnya relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Mari menyebut beberapa kondisi perubahan global yang berdampak pada ekonomi tersebut yakni peperangan di Timur Tengah, Ukraina-Rusia, dan konflik di Laut Cina Selatan. Hingga pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) juga disebut turut berperan dalam perang dagang dan meningkatnya beban tarif. “Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat terganggu dan inflasi akan lebih tinggi sebab kenaikan tarif sehingga tingkat suku bunga lebih tinggi,” jelasnya.

Kondisi ini menurutnya menjadikan instrumen kebijakan yang bisa dilakukan akan terbatas untuk menstimulasi pertumbuhan, sedangkan dari APBN yang mengalami efisiensi dan realokasi akan menyebabkan ruang untuk pemberian stimulasi juga akan terbatas. 

Baca Juga: Umat Islam Punya Potensi Signifikan dalam Mendukung Transisi Energi Berkeadilan

Namun begitu, penurunan ekonomi di Amerika Serikat dapat ditangkap menjadi peluang dari relokasi investasi. Namun, untuk hal tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan upaya penguatan ekonomi hingga mencapai angka 6-7% seperti peningkatan ekspor dan didorong dengan penguatan kerja sama dengan negara-negara lain. “Kita perlu pertumbuhan ekonomi 6% atau 7%. Negara juga perlu menghindari gejolak dan menjaga kepercayaan agar mencegah kerentanan arus keluar modal dan iklim usaha,” paparnya.

Arief Anshory Yusuf, menilai kondisi deindustrialisasi tengah menyongsong Indonesia. Kondisi sektor industri atau manufaktur berkurang ini menurutnya sebagai bentuk transformasi struktural dan salah satu ciri dari ekonomi yang bertumbuh, yaitu yang awalnya berpusat pada agrikultur menjadi industri besar dan akhirnya menjadi layanan jasa. “Deindustrialisasi ini hal yang wajar, tetapi dapat menjadi masalah saat terjadi secara prematur,” sebut Dosen di Universitas Padjajaran ini. 

Permasalahan terjadi ketika tidak ada momentum untuk tumbuh lebih tinggi. Saat ini Indonesia dilihat dari sisi tingkat pendapatan masih dapat mengalami industrialisasi, tetapi dari  dari tingkat pekerjaan Indonesia hampir melewati momentum tersebut.

Hal ini dapat berdampak pada tidak adanya lapangan pekerjaan. Misalnya pada program hilirisasi  jika berfokus di sektor padat sumber daya alam bisa menjadi jebakan pada penurunan penyerapan tenaga kerja.