Naiknya Harga BBM , Pemerintah Menunjukkan Kelemahannya Sendiri

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM - Pemerintah resmi mengalihkan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan harganya menyesuaikan harga pasar.

Pengalihannya diarahkan pada bantuan yang lebih tapat sasaran di bawah Kementerian Sosial melalui skema bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi upah pekerja. 

Selain itu juga terdapat pengalihan dana transfer umum daerah untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) lalu, dijelaskan bahwa meski harga minyak dunia turun, tetapi hal tidak mengubah kebutuhan subsidi BBM yang terus memberatkan APBN. 

Kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus sehingga semakin membebani APBN.

Terlebih lagi karena masih terdapat 70% masyarakat mampu yang menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Juga: Pertamina Sebut Stok BBM Subdisi di Jateng-DIY Tahan 11 Hari: Aman, Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Menanggapi hal tersebut tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menyoroti dan menyayangkan penggunaan BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

Menurutnya, hal itu justru menunjukkan kelemahan pemerintah sendiri dalam pendistribusikan BBM.

Selain itu, juga disinyalir ada upaya mengadudomba antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

“Mestinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini menjadi fokus paling utama daripada menaikkan harga BBM. Kalau begini, semuanya kena imbasnya. Ini namanya kesalahan sebagian orang ditimpakan akibatnya ke semua orang. Ini kurang tepat. Bagaimana distribusi dan pengawasannya selama ini? Jangan-jangan ini biarkan, karena setiap kali kenaikan BBM, alasan ini terus-menerus direpetisi. Juga menjadi kecurigaan kita, mengapa harus mengadudomba antara si mampu dan yang tidak mampu,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut melalui siaran pers  Selasa (6/9/2022).

Gus Hilmy kemudian meminta pemerintah untuk memaksimalkan program Kementerian BUMN berupa Pertashop.

Untuk diketahui, program tersebut direncakan sejak tahun 2020 dengan target 10.000 unit. Namun hingga 2022 baru tercapai sekitar 4.311 Pertashop.

Dengan modal yang tidak terlalu besar sebagaimana SPBU, Pertashop dipandang Gus Hilmy sebagai salah satu solusi peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan distribusi BBM bersubsidi.