Belum Berstatus Otonom, Kajian Mahasiswa UGM Soroti Ketidakpastian Tata Kelola Ibu Kota Sofifi

Rekomendasi lainnya adalah pembentukan mekanisme mediasi sosial politik dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk Kesultanan Tidore, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Mekanisme ini dipandang penting untuk mengurangi potensi konflik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang akan diambil.

Sebagai penutup, paradoks Sofifi sebagai “ibu kota tanpa otonomi” dinilai mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara regulasi, kebijakan fiskal, dan realitas administratif di lapangan. Solusi yang ditawarkan bukan sekadar pilihan “DOB atau tidak”, melainkan rangkaian kebijakan pragmatis yang menempatkan pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas politik sebagai prioritas utama.

Jika dikelola dengan kajian hukum dan fiskal yang kuat serta mekanisme partisipatif yang inklusif, Sofifi dinilai berpotensi berkembang sebagai ibu kota provinsi yang fungsional tanpa menimbulkan konflik institusional baru.**