Presiden Jokowi Bertemu Menlu Malaysia di Istana Merdeka, Apa Saja yang Dibahas?

BANTUL, AYOYOGYA.COM - Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 2022. .

Pada pertemuan tersebut, Presiden mengucapkan selamat atas pemerintahan baru Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan perhatian utama terhadap isu pelindungan warga negara Indonesia di Malaysia. Presiden berharap di bawah kepemimpinan PM Anwar sistem perekrutan pekerja migran Indonesia melalui sistem penempatan satu kanal atau one channel system (OCS) dapat berjalan baik.

Baca Juga: Simak dan Cek 3 Lokasi Pesta Kembang Api Tahun Baru di Gunungkidul, Mana Saja?

“Di sinilah Menteri Luar Negeri Malaysia kembali menyampaikan komitmen mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ucap Menlu.

Selanjutnya, Presiden juga menyambut baik rencana kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Indonesia yang dijadwalkan pada bulan Januari mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden pun meminta Menlu Retno untuk menyiapkan sejumlah kerja sama konkret dengan Malaysia.

“Jadi, sudah ada komitmen bahwa PM Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan ke Indonesia dan saya diminta untuk mempersiapkan kerja sama-kerja sama konkret yang dapat dihasilkan dari kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Indonesia,” lanjutnya.

Baca Juga: Awas! Cuaca Ekstrem Diramalkan Melanda Bantul di Malam Tahun Baru

Selain itu, menurut Retno, dalam pertemuan tersebut Menlu Malaysia Dato’ Seri Zambry menyampaikan dukungan dan kepercayaannya terhadap Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN tahun depan. Menlu Malaysia mengatakan bahwa keketuaan Indonesia merupakan keketuaan yang sangat kuat di tengah tantangan global yang cukup banyak.

“Dato' Sri Zambry menyampaikan keyakinannya bahwa keketuaan Indonesia adalah keketuaan yang sangat kuat di tengah situasi yang memang memerlukan keketuaan yang kuat karena situasi dunia dan kawasan saat ini tantangannya cukup banyak,” tambah Menlu.