AYOYOGYA.COM -- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Indonesia mendapatkan akses gizi yang adil dan merata.
Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kerja sama erat dengan pemerintah daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pembangunan SPPG di wilayah terpencil didasarkan pada sejumlah kriteria teknis, seperti lokasi yang sulit dijangkau dalam waktu 30 menit perjalanan dan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang.
Dadan menuturkan bahwa BGN bekerja sama dengan Satgas daerah dalam proses pendataan dan pendaftaran SPPG terpencil.
“Setiap bangunan SPPG memiliki ukuran standar 10 x 15 meter agar dapat menampung aktivitas pengolahan makanan bergizi secara efisien,” ungkapnya di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Dadan menargetkan seluruh proyek SPPG, baik di wilayah perkotaan maupun 3T, dapat rampung antara akhir Oktober hingga pertengahan November 2025.
Hingga kini, lebih dari 12.500 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seiring dengan berjalannya program MBG, jumlah penerima manfaat telah mencapai 36.773.520 orang. Angka ini mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh wilayah Indonesia.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan akses gizi nasional,” jelas Dadan.
Menurutnya, keberadaan lebih dari 12 ribu dapur komunitas aktif menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Program MBG secara merata.
Setiap SPPG berfungsi sebagai dapur utama yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan pangan dan higienitas yang ketat.
Dadan menegaskan, ekspansi pembangunan SPPG akan terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan unik setiap wilayah, terutama daerah 3T.
“Kami memastikan semua daerah memiliki akses yang setara terhadap layanan gizi. Prinsip kami jelas, tidak boleh ada yang tertinggal dalam pemenuhan gizi,” ujarnya.
Program MBG menjadi salah satu inisiatif paling berdampak dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun terakhir.
Artikel Terkait
Kemenag dan Dua Kementerian Lain Sepakat Benahi Infrastruktur Pesantren
Daerah Krisis Fiskal, Organda Soroti Iuran Wajib Kendaraan Bermotor di Mukernas IV
Lindungi Konsumen dari Pangan Berisiko, BGN Tingkatkan Kompetensi Penjamah Pangan
Menpan RB Dukung Langkah Kemenag, Izin Ditjen Pesantren Segera Disetujui Presiden
Ajakan Damai dari Kepala Suku Puncak, Minta Warga Puncak Tak Terprovokasi dan Fokus pada Perdamaian
Empat Negara MABIMS Sepakat Perkuat Moderasi dan Peradaban Islam Serantau
Menag Nasaruddin Umar Jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Poltracking Indonesia 2025
BOS Madrasah dan BOP RA 2025 Cair! Kemenag Siapkan Rp4 Triliun untuk 81 Ribu Lembaga
Jasa Marga Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Lewat Infrastruktur Jalan Tol dan Efisiensi Logistik
Kemenag Mantapkan Komitmen Jalankan Asta Cita, Dorong Kerukunan dan Kesejahteraan Guru