Bantuan Beras Dihentikan di Tengah Munculnya Berbagai Isu Pejabat Pemerintahan, Ini Penyebabnya

"Bukan dihentikan total, hanya ditunda karena kita sedang berada di musim panen. Jika bantuan tetap diberikan saat ini, harga beras di pasar bisa anjlok dan merugikan petani," kata Zulhas pada Selasa 4 Februari 2025. 

Ia menekankan pentingnya menjaga harga jual gabah agar petani tidak mengalami kerugian.

Rencana Penyaluran Bantuan Pangan di Semester Kedua 2025

Baca Juga: Pengelolaan Nasabah Berbasis Piramida, Strategi BRI Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pangan beras untuk enam bulan dalam tahun 2025. 

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas pada 30 Desember 2024.

"Alhamdulillah, Presiden Prabowo telah menyetujui program bantuan pangan beras selama enam bulan di 2025. Januari dan Februari sempat berjalan, sementara empat bulan lainnya akan disesuaikan waktunya," ungkap Arief dalam pernyataan tertulis pada 2 Januari 2025.

Meski sementara dihentikan, pemerintah memastikan bahwa jumlah bantuan yang diberikan tidak berubah, yakni sebanyak 900.000 ton beras dengan nilai Rp16,6 triliun. 

Rencananya, bantuan ini akan kembali didistribusikan pada April 2025 setelah evaluasi lebih lanjut.

Penyesuaian Data Penerima Bantuan

Pemerintah juga melakukan penyempurnaan basis data penerima bantuan pangan. 

Tahun 2025, jumlah penerima bantuan mengalami penyesuaian dari 22 juta keluarga menjadi 16 juta keluarga. 

Pengurangan ini dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 25,22 juta orang pada Maret 2023 menjadi 24,54 juta orang pada Maret 2024.

Sebagai bagian dari strategi perbaikan distribusi bantuan, pemerintah menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian PPN/Bappenas. 

Fokus utama bantuan diberikan kepada keluarga dalam kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.