AYOYOGYA.COM - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras bagi 16 juta masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena anggaran sebesar Rp16,6 triliun akan dialihkan terlebih dahulu ke Perum Bulog guna menyerap tiga juta ton beras dari petani.
Kebijakan Pengalihan Anggaran untuk Stabilitas Harga Gabah
Menurut Arief, langkah ini bertujuan agar Bulog memiliki dana yang cukup untuk membeli gabah petani di awal musim panen.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menyerap hasil panen dalam negeri guna menjaga keseimbangan pasar.
"Pemindahan anggaran ini memastikan Bulog memiliki kas yang cukup untuk melakukan penyerapan. Ini adalah perintah langsung Presiden," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 4 Februari 2025 kepada media.
Arief menambahkan bahwa penghentian sementara bantuan pangan beras dilakukan selama Januari dan Februari 2025 guna meningkatkan harga gabah petani.
Jika beras bantuan terus disalurkan saat musim panen, dikhawatirkan akan menyebabkan harga gabah turun dan merugikan petani.
Keseimbangan Pasar dan Dampaknya terhadap Petani
Arief menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen, melainkan hanya sementara hingga kondisi pasar stabil.
"Fokusnya sekarang adalah menyeimbangkan sektor hulu dan hilir agar petani tetap mendapatkan harga yang layak," jelasnya.
Pemerintah ingin memastikan bahwa harga pembelian gabah petani setidaknya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan bahwa bantuan pangan akan kembali disalurkan setelah panen raya selesai.
Artikel Terkait
Kata Menko AHY Soal Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Soal Korban Jiwa hingga Soroti Insiden yang Kembali Terulang
Menteri Bahlil Lahadalia Sidak Harga Gas LPG 3 Kg, Pangkalan Nakal Akan Langsung Ditindak Tegas: Izinnya Kami Cabut, Tidak Ada Urusan
3 Rencana Besar Trump-Netanyahu Soal Palestina hingga Arab Saudi, Salah Satunya Soal Relokasi Warga Gaza ‘Secara Permanen’