Sikap Keras Buruh di Jogja yang Tolak Perppu Cipta Kerja, KSPI DIY: Pemerintah Sembrono

"Tidak ada kekosongan hukum, sebab dapat menggunakan UU sebelumnya munculnya UU Cipta Kerja yang inkonstitusional," imbuhnya.

Disampaikan Irsad, mengacu berdasarkan putusan MK, pemerintah dilarang membuat kebijakan strategis.

Perppu Cipta Kerja sendiri jelas suatu kebijakan yang strategis karena akan berdampak pada pembuatan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Baca Juga: Bikin Shock Pekerjaan 5 Artis ini Sebelum Tenar, Jualan Jagung Rebus Sampai Buruh Cuci Dibayar Rp5000

Oleh sebab itu, DPD KSPSI DIY mengeluarkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait kebijakan tersebut. Di antaranya pemerintah harus taat kepada putusan MK dan mencabut Perppu Cipta Kerja.

Selain itu, pihaknya turut meminta adanya revisi UMP dan UMK se-Indonesia dengan kenaikan minimal 50 persen. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pemilik modal.

"Pemerintah juga perlu merevisi UU SJSN dan UU BPJS yang melindungi rakyat Indonesia dengan program jaminan sosial yang diperluas serta melaksanakan Pembaruan Agraria secara murni dan konsekuen," pungkas Irsad.