Warganet Keluhkan Jalan Rusak Tak Juga Diperbaiki, Begini Respon Bupati Bantul

BANTUL, AYOYOGYA.COM- ‎Sejumlah warganet kemarin menyampaikan keluhannya kepada Pemkab Bantul terkait kerusakan infrastruktur jalan yang rusak namun juga belum ada perbaikan dari dinas terkait melalui media sosial.

Pemilik akun facebook Wahyudi yang mengunggah melalui grup facebook WARGA BANTUL Projotamansari mengatakan meminta maaf kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul untuk jalan Pajangan ini kenapa tidak segera diperbaiki.

"Nyuwun ngapten untuk #DINAS PU kab Bantul untuk #jalan pajangan niki kik mboten digarap garap njih,"ujarnya pemilik akun facebook Wahyudi dalam grup facebook WARGA Bantul Projotamansari.

Baca Juga: Tekan Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Nataru, Pemkab Sleman Gelar Pasar Murah

Warganet lainnya juga menyayangkan menggelar konser Denycaknan menggunakan pendapatan dari pajak sementara jalan rusak tidak segera dilakukan.

"Pajek e entek dinggo nanggap Denycaknan dadine ditambal dewe,"ujar pemilik akun facebook@Nrimo Ing Pandum yang diunggah melalui grup facebook INFO SEPUTAR DLINGO

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih angkat bicara terkait dengan apirasi dari warganet yang diunggah melalui media sosial terkait kerusakan infrastruktur utamanya jalan yang belum juga diperbaiki oleh Pemkab Bantul.

Bupati menyatakan anggaran tahun APBD Tahun 2023 dan 2024 nantinya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan, jembatan, talut hingga talut. Sebab anggaran APBD Bantul sebelumnya terbatas.

Baca Juga: Akhir Tahun Nabung di bank bjb, Banyak Pilihan Hadiah Langsung  

"Oleh karenanya anggaran APBD tahun 2023 dan 2024 untuk prioritas untuk perbaikan jalan-jalan desa dan tidak hanya untuk jalan-jalan kabupaten saja,"ujarnya.

Namun demikian kata Halim untuk kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan-jalan kampung, RT diharapkan bisa dibiaya oleh kalurahan. Sebab kemampuan anggaran kalurahan sudah semakin besar seering semakin banyaknya anggaran atau dana transfer daerah ke desa. Sehingga kalurahan lebih fokus pada infrastruktur yang kecil-kecil sementara jalan poros desa atau kalurahan dibiayai oleh Pemkab Bantul.

"Biarlah yang level-levelnya besar anggarannya nanti yang nanggung Pemkab Bantul. Yang kecil-kecil yang nanggung pemerintah kalurahan,"tandasnya.

"Jadi ini soal manajemen keuangan mana yang diprioritaskan. Siapa melakukan apa?,"tambahnya lagi.

Ketua Komisi C, DPRD Bantul, Dwi Kristiantoro mengatakan angggaran untuk infrastruktur yang dikelola oleh DPUPKP Bantul tahun 2023 yang anggaran tahun 2023 mendatang dibandingkan tahun 2022 memang mengalami kenaikan namun tak signifikan. Sebab kondisi keuangan daerah dan pusat belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi yang hingga saat ini belum berakhir.