Tak Setuju Upah Murah di DIY, DPRD KSPSI Walk Out di Sidang Pleno Dewan Pengupahan DIY

- Kamis, 24 November 2022 | 17:00 WIB
{ilustrasi] Penetapan UMP di DIY yang menuai protes dari segenap buruh dan KSPSI DIY. (Pixabay)
{ilustrasi] Penetapan UMP di DIY yang menuai protes dari segenap buruh dan KSPSI DIY. (Pixabay)

YOGYA, AYOYOGYA.COM- KSPSI DIY melalui pernyataan bernomor : 180/DPD K. SPSI/DIY/XI/2022 menyampaikan sikap politik terhadap Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi DIY Tahun 2022 tentang Pembahasan Perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2023

Sekretaris Jendral KSPSI Irsyad Ade Irawan dalam siaran pers Kamis (24/11/2022) menuturkan DPD KSPSI DIY melakukan walk out dari Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi DIY Tahun 2022 yang diselenggarakan di Kantor Disnakertrans DIY hari ini 24 November 2022 tentang Pembahasan Perhitungan Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2023 karena baik Pemerintah Pusat hingga Pemerintah DIY tetap bersikeras menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar penentuan UMP DIY Tahun 2023.

Baca Juga: KSPSI Desak Penetapan UMK Kota Kabupaten Se DIY Diatas Rp3 Juta, Ini Penjelasannya

Irsyad menambahkan KSPSI Menolak dengan keras Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum (UM). Permenaker tersebut sama saja dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang sama – sama menggunakan formula/rumus penetapan yang tidak bisa mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sangatlah mencerminkan kepongahan intelektual yang meskipun dengan rumus yang berbelit – belit hasilnya tetap saja. Kenaikan upah tidak boleh lebih dari 10%. Secara menyakinkan Permenaker tersebut hanya akan menghasilkan penderitaan bagi pekerja/buruh, yaitu upah.

Baca Juga: Live Score Hingga Hasil Akhir Swiss vs Kamerun Piala Dunia Qatar 24 November 2022, Cek di Sini

"Dengan pembatasan kenaikan upah maksimal 10%, maka dengan Permenaker tersebut tidak akan meningkatkan daya beli pekerja/buruh dan tetap saja pekerja/buruh di DIY tidak akan mampu mencukupi hidup layak. PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sementara UU Cipta Kerja telah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Irsyad menuturkan dalam hal ini Gubernur DIY dinilai tidak menggunakan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dalam menetapkan UMP dan UMK se DIY Tahun 2023. Selain itu Gubernur DIY mengalokasikan lebih banyak APBD dan Danais untuk program – program kesejahteraan masyarakat.

Editor: Rahajeng Pramesi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X