Rp10 Miliar Dana Disiapkan Bantul untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BANTUL, AYOYOGYA.COM -- Sebagai bagian untuk mengantisipasi bencana hidrometereologi bersamaan dengan datangnya musim penghujan, Pemkab Bantul menganggarkan dana Rp10 miliar. Dana ini berasal dari belanja tak terduga atau BTT.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan hasil mitigasi bencana yang dilakukan di wilayah Bantul memiliki potensi yang tinggi. Dimana pada bulan ini hingga Maret 2023 mendatang akan berpotensi mengalami cuaca ekstrim.

"Dengan potensi ancaman bencana hidrometereologi maka organisasi perangkat daerah atau OPD harus melakukan berbagai persiapan,"katanya usai memimpin rapat komprehensif kesiapsiagaan bencana hidrometereologi tahun 2022, Jumat (14/10/2022).

Baca Juga: Awas! 11 Kapanewon di Bantul Potensi Terancam Bencana Hidrometrologi

Dari segi anggaran kita sudah siapkan Rp 10 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk kebencanaan,"ucapnya.

Penggunaan anggaran BTT akan disesuaikan dengan beberepa kriteria. Diantaranya harus ada pernyataan status siaga darurat bencana dari kepala daerah, penanganannya harus mendesak serta penggunaannya harus menyangkut kepentingan harta benda dan nyawa masyarakat.

"Saya sudah teken status siaga darurat bencana,"ucapnya.

Baca Juga: Waspada! Penyebab Pasti Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Masih Belum Jelas

Lebih jauh Halim mengatakan penanganan bencana hidrometereologi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah namun masyarakat juga turut mendukung.

"Karenanya dalam waktu dekat ini kita akan kumpulkan seluruh relawan bencana di Bantul untuk membantu pemerintah dalam penanganan bencana,"tandasnya.

Dari hasil rapat kata Halim, pihaknya berharap OPD bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dampak bencana hidrometereologi.

Baca Juga: Bupati Sleman Ingatkan Soal Peran Budaya, Ini Penjelasannya!

Mulai dari menugaskan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memangkas pohon-pohon yang berpotensi roboh, meminta Dinas Kesehatan untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, mensiagakan BPBD, hingga mewajibkan pemerintah kalurahan untuk menyiapkan lokasi evakuasi ketika terjadi bencana.