AYOYOGYA.COM - Masa tenang menjelang Pilkada 2024 dimulai Senin (24/11). Mengingat di masa tenang ini rawan terjadi potensi pelanggaran seperti politik uang, kampanye terselubung dan penyebaran hoaks, Pemerintah Kota Yogyakarta turut mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa tenang berlangsung.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Nindyo Dewanto juga mengajak para penyelenggara Pilkada sekaligus semua pihak yang terlibat untuk memperkuat sinergi dan mendukung Pilkada Kota Yogyakarta yang damai, demokratis dan berintegritas.
Hal itu disampaikannya saat apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024.
Baca Juga: Ketua Fraksi Gerindra DIY Wanti-wanti Praktik Politik Uang Jelang Pilkada 2024
"Saya mengajak semuanya untuk berperan aktif menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada 2024. Termasuk memberikan dukungan kepada para pengawas pemilu. Jika menemukan indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada Bawaslu Kota Yogyakarta," kata Nindyo dalam apel siaga di gedung pertemuan STPMD APMD.
Dia menegaskan Pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin. Tetapi juga wujud nyata dari partisipasi rakyat dalam membangun masa depan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada menjadi tanggung jawab bersama.
Nindyo mengatakan sejatinya masa tenang menjadi waktu untuk refleksi dan pengambilan keputusan. Namun dia tak menepis bisa saja rawan terjadi dengan potensi pelanggaran, seperti politik uang, kampanye terselubung atau penyebaran hoaks.
Baca Juga: Teddy-Marjito Punya Peluang Besar Melenggang di Pilkada OKU
“Di sinilah peran penting pengawasan Bawaslu. Dalam konteks ini, saya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi di antara semua pihak mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Mari kita wujudkan semangat gotong-royong untuk menciptakan situasi Pilkada yang kondusif,” tegasnya.
Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta, Andie Kartala menuturkan telah melakukan berbagai konsolidasi dan koordinasi terkait antisipasi potensi-potensi pelanggaran.
Dia tak menepis bahwa politik uang menjadi potensi pelanggaran yang cukup tinggi di masa tenang. Sehingga potensi pelanggaran itu akan diantisipasi dengan patroli pengawasan yang ketat.
“Semua pengawas pemilu di masa tentang akan melakukan patroli ke lingkungan TPS, kecamatan dan kelurahan, secara bergantian. Ini paling tidak, meminimalisir pergerakan politik uang di wilayah-wilayah. Kami akan keliling di wilayah memastikan tidak ada pergerakan-pergerakan dari tim paslon maupun pihak-pihak lain yang berupaya melakukan money politik. Kami juga akan standby di posko-posko pengaduan,” tandasnya.
***
Artikel Terkait
Ratusan Mahasiswa di Jogja Diajak Bijak Kelola Keuangan
15 Ribu Warga Diprediksi Bakal Penuhi Kampanye Heroe-Pena di Stadion Mandala Krida Jogja
Calon Bupati Gunungkidul Lari Maraton Bareng Relawan, Susuri Jarak 42 KM ke Titik Nol Kilometer Jogja
Sustainability Bond bank bjb Banjir Peminat, Oversubscribed Hampir 5 Kali Lipat