"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
“Bahkan dalam Raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan, dan petani," ucap Bambang.
Luhut Usulkan Subsidi BBM Dihapus pada 2027
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan keinginannya agar subsidi BBM dihapus pada 2027.
Ia mengklaim telah menyampaikan gagasannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya berpikir, saya sampaikan kepada Presiden (Prabowo) tentang ini (penghapusan BBM subsidi). Mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga," ujarnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2025.
"Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar," imbuh Luhut.
Sebagai gantinya, Luhut mengusulkan agar subsidi bahan bakar diberikan langsung kepada penerima yang berhak, bukan lagi dalam bentuk subsidi harga saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.
Ia juga mengklaim bahwa progres penghapusan subsidi BBM sedang berlangsung dan akan didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendata penerima subsidi.
"Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar," klaim Luhut.
"AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil," jelasnya.
Namun, Luhut tidak secara tegas menyatakan apakah subsidi BBM nantinya akan sepenuhnya berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemerintah Masih Menggodok Skema Baru Subsidi BBM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani kebocoran subsidi BBM dan merancang skema baru yang lebih tepat sasaran.
Artikel Terkait
Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Buntut Ditahannya Hasto Kristiyanto, Bagaimana Dampaknya?
Viral BPOM Cabut Izin Minuman ASI Booster, Ini Alasannya!
Tegak Lurus pada PDI Perjuangan, 20 Kepala Daerah Tunda Keberangkatan Retret ke Akmil Magelang