Perbaikan Jalan Amblas di Bukit Bintang Kewenangan Kementerian PUPR

BANTUL, AYOYOGYA.COM- ‎Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kabupaten Bantul menyebut perbaikan jalan Jogja-Wonosari yang amblas di sekitar kawasan Bukit Bintang, Kapanewon Piyungan merupakan tanggung jawab dari Kementerian PUPR. Sebab ruas jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Wonosari merupakan jalan nasional.

Kepala DPUPKP Bantul, Aris Suharyanta mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR terkait amblasnya jalan Jogja-Wonosari pada pekan kemarin dengan harapan ada perbaikan jalan secepatnya.

Baca Juga: Inspiring Enterpreneurs IKAGEO ITNY, Gugah Semangat Mahasiswa Jangan Takut Gagal

"Kami sudah berkirim surat kepada Kementerian PUPR terkait jalan yang amblas di Jalan Jogja-Wonosari untuk segera dilakukan perbaikan. Apalagi jalan tersebut merupakan jalan nasional yang kewenangannya ada di Kementarian PUPR,"katanya.

Menurutnya dengan anggaran bencana alam seharusnya perbaikan jalan yang amblas di sekitar kawasan Bukit Bintang tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebab jalan Jogja-Wonosari merupakan jalur utama yang menghubungkan antara Yogyakarta dan Wonosari bahkan sebagai jalur utama juga untuk menuju wilayah Wonogiri, Jawa Tengah.

"Saya kira kalau menggunakan anggaran bencana alam tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki jalan yang amblas akibat bencana tanah longsor,"ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipati Indrayanti mengatakan kewenangan perbaikan jalan yang amblas di Jalan Jogja-Wonosari adalah Kementerian PUPR sebab jalan tersebut merupakan ruas jalan nasional.

Baca Juga: 3 Manfaat Salat Dhuha, Jangan Lupa Baca Doa Ini Usai Menunaikannya

"Itu bukan kewenangan kita (perbaikan jalan) namun kewenangan Kementerian PUPR,"ungkapnya.

Pihaknya kata Ni Made hanya punya kewenangan untuk rekayasa lalu-lintas seperti buka tutup jalan agar tidak terjadi kemacetan serta memberikan informasi terkait jalur alternatif baik menuju Wonosari atau sebaliknya.

"Ya kewenangan kita sebatas melakukan rekayasa jalan bersama dengan aparat kepolisian agar tidak terjadi kemacetan panjang,"katanya singkat.‎