Tanggapi BBM Naik, Bupati Bantul : Pejabat Jangan Bicara yang Bikin Resah Masyarakat‎

BANTUL, AYOYOGYA.COM - ‎Mengantisipasi dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan miskin, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menginstruksikan kepada aparatur sipil negara mulai dari pejabat ditingkat kabupaten hingga tingkat kalurahan untuk tidak membuat pernyataan atau statemen yang justu meresahkan masyarakat.

"Berikan statemen yang menyejukkan kepada masyarakat. Kenaikan harga-harga sesuatu yang biasa dan terjadi di belahan negara manapun. Bahkan dibanyak negara inflasi bisa mencapai ratusan persen seperti Srilangka,"katanya.

Baca Juga: Segera Jabat Bupati, Abdul Halim Muslih Prioritaskan Ini

‎Halim menegaskan kondisi negara Indonesia jauh lebih baik dari negara lainnya yang kini juga mengalami inflasi yang cukup tinggi bahkan terancam kolep karena krisis pangan dan energi.

"Mari kita tenangkan rakyat kita, apalagi ada ASN yang diikut demo penolakan BBM maka perlu diingatkan,"tandasnya.

Baca Juga: Sudah Sembuh, Abdul Halim Siap Jadi Donor Plasma Konvalesen

Pemerintah pusat sendiri kata Halim sudah memberikan bantalan sosial atas dampak kenaikan BBM ini dengan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai, kemudian Pemkab Bantul juga merecofusing anggaran DAU sebesar dua persen atau Rp 20 miliar yang nantinya juga akan diberikan untuk bantalan bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.

"Selain itu pemerintah kalurahan diminta juga untuk menganggarkan 30 persen dana desanya untuk BLT mengantisipasi dampak kenaikan BBM,"ucapnya.

Baca Juga: Oposisi Janji Dukung Pemerintahan Halim-Joko

Sesuai juga instruksi dari pemerintah pusat, masyarakat diminta untuk memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah untuk ditanami tanaman sayuran seperti cabai, terong, kangkung atau tanaman sayuran lainnya. Sebab komoditas pertanian yakni naiknya harga cabai dan bawang merah itu salah satu pembentuk inflasi.

"Jadi pekarangan rumah di Bantul ini jika dijumlah luasnya lebih dari luasan lahan pertanian di Bantul yang saat ini mencapai 15 ribu hektar. Oleh karena nantinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merancang program untuk pemanfaatan pekarangan dengan anggaran yang direcofusing untuk bisa menjadi bantalan masyarakat yang kurang mampu,"tuturnya.