YOGYA, AYOYOGYA.COM- Pemerintah Kota Yogyakarta menekankan pentingnya penguatan pengawasan di tengah upaya efisiensi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Beberapa pos anggaran, termasuk honorarium petugas lapangan dan pengawas, dipangkas atau dicoret sebagai bagian dari efisiensi yang mencapai sekitar Rp 200 miliar.
Langkah efisiensi ini memunculkan kebutuhan pengawasan yang lebih ketat agar kualitas dan ketepatan waktu proyek tetap terjaga. Hasil kunjungan lapangan menunjukkan masih terdapat deviasi dari target pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga peran pengawas menjadi sangat strategis. Bagian Administrasi Pembangunan (Adminbang) memiliki kewenangan untuk menghentikan pembangunan yang tidak sesuai aturan, baik dalam pemilihan penyedia maupun pelaksanaan teknis pekerjaan.
Dalam konteks pengawasan, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mendukung pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RAPBD 2026. Ketua Komisi C, Bambang Seno Baskoro, menyampaikan bahwa keterbatasan personel menuntut dukungan pengawas yang memadai. “Personel Komisi C terbatas, sehingga kami sangat butuh dukungan pengawas yang kuat,” ujarnya.
Bambang juga menekankan bahwa meski beberapa pos anggaran dikurangi, fungsi pengawasan dan pengendalian tidak boleh terganggu. Ia menyoroti bahwa proyek fisik yang masih mengalami deviasi membutuhkan pengawasan intensif agar kualitas hasil pembangunan tetap optimal.
Selain itu, dalam rapat kerja terkait RAPBD 2026 juga dibahas Perpres 46/2025 yang merevisi Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan penyedia jasa, agar proses tidak semata mengutamakan harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas penyedia untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas.***