AYOYOGYA.COM - Meski pelaksanaannya sudah berlalu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024 mencatatkan dinamika politik yang signifikan dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri saat menjadi keynote speech dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis bertajuk 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis', Kamis (12/12/2024).
Megawati kembali menyoroti proses Pilpres 2024 yang ramai diwarnai oleh berbagai pelanggaran mulai dari kode etik hingga hilangnya marwah mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Lewat Bloom Tour, Film Laila Ingin Ajak Penonton Tingkatkan Kesadaran soal Anti Penikahan Anak
"Pilpres yang sebenarnya sudah cacat. Saya kan, bilang MK saya yang bikin, kok jadi bumerang. Mbok ya baik-baik gitu," ujar Megawati Soekarnoputri, Kamis (12/12/2024).
Sebagai sosok yang membentuk MK, Megawati pun mengaku merasa tertampar ketika muncul putusan para hakim MK soal usia. Meski tak disebutkan secara detail, diketahui jika MK pernah memutus putusan soal ambang batas umur calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pilpres 2024, lalu.
“Saya kayak ditampar tau gak, gile, siapa dia, ternyata hanya mau supaya urusan umur, ya Allah, mbok ya udah taati saja kalau sebagai warga negara,” cetus Megawati.
Megawati menyampaikan tujuannya dulu membentuk MK pada 2003. Sampai dia mencari kantor di ring satu di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat untuk MK agar MK menjadi lembaga berwibawa.
Kata dia, MK seharusnya tak hanya menjadi benteng konstitusi dan demokrasi, tetapi roh MK harus dapat menempatkan para hakim MK sebagai simbol keadilan itu sendiri. Yang tak kalah penting, MK harus menjadi penjaga terakhir demokrasi melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa Pemilu.
Baca Juga: Menkomdigi Soroti 87 Persen Pelajar Pakai AI untuk Kerjakan Tugas
“Dan inilah makna dan sikap yang sudah tidak ada kenegarawan hakim MK dan MK sangat penting untuk menyempurnakan sistem politik Indonesia. Sebab sejarah mencatat ketika demokrasi hanya dipimpin oleh kekuasaan pada masa orde baru maka yang terjadi adalah rekayasa selalu Pemilu,” jelas Megawati.
Buku Jadi Saksi Keadilan yang Dikalahkan Kekuasaan
Dia pun menyambut antusiasme peluncuran buku berjudul “Pilpres 2024, antara hukum, etika dan pertimbangan psikologis.” Apalagi buku ini menjadi pengingat sekaligus tanda peringatan agar perjalanan demokrasi kedepannya tak carut marut seperti saat ini dan dapat kembali kepada hakikatnya.
"Buku ini jadi saksi keadilan yang dikalahkan oleh kekuasaan. Buku ini juga menjadi bukti bekerjanya elektoral dan demokrasi prosedural,” tegasnya.