Presiden Jokowi Pastikan Tak Akan Hapus Daya Listrik 450 VA, Benarkah?

JAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Pascakenaikan harga BBM yang tak terbendung, masyarakat masih di prank dan dibuat panik lagi dengan isu penghapusan daya listrik sebesar 450 VA.

Meski demikian rakyat dapat sedikit bernafas lega. Pasalnya  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pemerintah tak akan menghapus daya listrik 450 VA.

Ia juga memastikan pemerintah tidak alan melakukan pengalihan golongan pelanggan dari 450 VA ke 900 VA.

Pemerintah juga tak pernah melakukan pembahasan terkait isu ini.

Baca Juga: Catat! Berikut Jadwal Pemadaman Listrik Bergilir di DIY Sepanjang Pekan Ini, Ada di Mana Saja?

"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk 450 (VA) tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900 (VA), tidak ada. Gak pernah, gak pernah bicara seperti itu," kata Jokowi di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Selasa (20/9/2022) melansir Republika.

Jokowi menegaskan, pemerintah juga masih akan memberikan subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA. Ia tak ingin masyarakat resah terkait isu ini.

"Nggak ada, ya saya sampaikan tidak ada (penghapusan). Subsidinya untuk 450 (VA) tetap, tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900 (VA) nggak ada. Jangan sampai yang di bawah resah karena soal itu," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Pemerintah Putuskan Pengalihan Subsidi BBM untuk Bantuan Tepat Sasaran

Sebelumnya, muncul usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar daya listrik 450 VA yang lazim digunakan golongan masyarakat tidak mampu, dihapus bertahap.

Atas usulan tersebut, DPD RI meminta pemerintah menolak tegas usulan ini karena akan semakin menambah beban rakyat.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan pembahasan dalam pembicaraan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, ia menyarankan pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA, yang juga merupakan listrik subsidi. 

Namun, untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dengan penghasilan kurang dari 1.9 dolar AS per hari.