Jelang Pemilu 2024 Peran Satgas Pangan Perlu Diperkuat, Ini Penjelasan Ekonom

Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira saat menyampaikan paparannya. (Ayoyogya.com/Rahajeng Pramesi)

“Selama Satgas Pangan membantu investigasi atas pelanggaran pada importir yang tidak memiliki izin, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian teknis dengan memberikan sanksi bagi importir nakal, maka masyarakat tidak perlu khawatir atas pengawasan impor pangan.” jelas Ekonom muda jebolan UGM ini.

Baca Juga: Kabar Baik, Satgas Pangan DIY Pastikan Distribusi Minyak Goreng Aman

Kasus impor bawang putih dimana 48.000 ton bawang putih tidak memiliki RIPH (Rekomendasi Impor Produk Holtikultura) berhasil dilaporkan dan terdapat sanksi diberikan ke importir, merupakan langkah yang membuat publik percaya terhadap kinerja Satgas Pangan.

Selain impor, pengawasan distribusi pupuk tidak kalah penting. Indeks harga pupuk di tingkat internasional telah naik 188% dibanding tahun 2021 lalu.

Imbas dari konfik Ukraina-Rusia membuat biaya produksi pupuk melonjak signifikan. Sementara anggaran subsidi pupuk tahun 2022 sebesar Rp 25 triliun untuk alokasi sekitar 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton.

“Tentu, ketika terjadi keterbatasan anggaran subsidi pupuk, upaya yang bisa dioptimalkan adalah pengawasan distribusi sehingga penyaluran pupuk subsidi bisa lebih tepat sasaran.” jelas Bhima.

“Tentu tugas memperkuat Satgas Pangan harus dibarengi dengan berbagai langkah kebijakan lain seperti menambah alokasi subsidi pangan, hingga penambahan produktivitas lahan dengan bantuan program reforma agraria, pemberian alsintan dan adopsi teknologi.” tutup Bhima.