ISAIs: Penguatan Moderasi Beragama Hal Penting Bagi Pejabat

- Kamis, 8 September 2022 | 17:11 WIB
Orientasi Pelopor Moderasi Beragama oleh ISAIs. (Istimewa.)
Orientasi Pelopor Moderasi Beragama oleh ISAIs. (Istimewa.)

 

SLEMAN, AYOYOGYA.COM -- Kurang lebih dua hari full 5-7 Sept 2022 Pusat Studi Islam Asia Tenggara, ISAIs (Institute of Southeast Asian Islam), menggelar Orientasi Penguatan Moderasi Beragama di kalangan pejabat administrator UIN Sunan Kalijaga.

Di tengah masa orientasi itu hadir para pemateri Ketua Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama Alisa Wahid, Menteri Agama periode 2014-2019 Dr. H. Lukman Hakim Saifuddin, dan Guru Besar Ilmu Tafsir Prof. Sahiron Syamsudin. Acara tersebut dibuka langsung oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. al-Makin, M.A., Ph.D.

Moderasi Beragama merupakan salah satu Program Prioritas RPJMN 2020-2024. Dari program prioritas itu pemerintah kemudian menurunkan lagi menjadi 4 Kegiatan Prioritas. Direktur Pusat Studi ISAIs UIN Sunan Kalijaga, Ahmad Anfasul Marom, mengatakan kebijakan tersebut patut kita support di tengah menguatnya formasi sosial yang mengatasnamakan agama di pelbagai belahan dunia khususnya Indonesia.

Baca Juga: Hukum Main Game Judi Online Tanpa Uang Menurut Islam, Bolehkah?

Beberapa bulan lalu kita dengar bagaimana penyalahgunaan kotak amal yang terhubung dengan jaringan terrorisme  JI, bahkan yang baru saja terjadi ini juga sama yakni lembaga filantropi ACT. Belum lagi praktik-praktik beragama lainnya yang turut menyumbangkan potret buram moderasi beragama kita semisal penolakan pendirian rumah ibadah, pemaksaan jilbab dan kekerasan seksual.

Kalau dirunut kebelakang sebenarnya gagasan ini telah diiniasi oleh Bapak LHS sejak 2016. Saat itu banyak sekali hoax dan hatespeech di tengah tahapan Pilgub DKI dan Pilpres 2019. Polarisasi masyarakat sangat terasa sekali, namun gagasan itu baru bisa menjadi kebijakan RPJMN pada tahun 2020. 

Baca Juga: Tidur Tengkurap dalam Islam Ternyata Sangat Tidak Dianjurkan, Ini Dasarnya

Tampaknya LHS melihat bahwa berindonesia itu ya beragama ataupun sebaliknya. Untuk itu Kementerian Agama harus menjadi leading sector dalam mengawal kebijakan ini. Selanjuntya, Alisa Wahid dalam sesi lain menambahkan bahwa pogram moderasi beragama ini jangan ditangkap sama dengan model pelatihan-pelatihan kementerian umumnya lho. Ini harus menjadi gerakan yang sistemik bagi pemerintah untuk memperkuat perspektif moderasi beragama birokrasinya dalam melayani masyarakat. Khususnya kementerian agama selaku leading sector program ini. 

Halaman:

Editor: Rahajeng Pramesi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resesi Global 2023 Mengancam, Mahasiswa Bisa Apa?

Rabu, 30 November 2022 | 08:00 WIB

Selamat! UGM Raih Dua Penghargaan dari Kemenkes 

Selasa, 8 November 2022 | 11:00 WIB
X