Menurut data dari Observatory of Economic Complexity, pada tahun 2023 Pulau Norfolk mengekspor barang ke AS senilai 655.000 dolar AS (sekitar Rp10,5 miliar), dengan ekspor utama berupa alas kaki kulit senilai 413.000 dolar AS (sekitar Rp6,7 miliar).
Namun, data tersebut diragukan oleh George Plant, administrator Pulau Norfolk.
“Tidak ada ekspor yang diketahui dari Pulau Norfolk ke Amerika Serikat dan tidak ada tarif atau hambatan perdagangan non-tarif yang diketahui atas barang-barang yang masuk ke Pulau Norfolk,” ujar George Plant.
Pernyataan Albanese pun menyoroti kejanggalan dalam kebijakan tarif ini.
Baca Juga: 3 Faktor yang Diklaim Wamendagri Jadi Penyebab Mudik Lebaran 2025 Lebih Lancar dari Sebelumnya
“Pulau Norfolk dikenai tarif sebesar 29 persen. Saya tidak begitu yakin bahwa Pulau Norfolk, sehubungan dengan itu, merupakan pesaing dagang dengan ekonomi raksasa Amerika Serikat, tetapi itu hanya menunjukkan dan memberi contoh fakta bahwa tidak ada tempat di Bumi yang aman dari ini,” katanya.
Hal yang lebih membingungkan adalah data terkait Pulau Heard dan Kepulauan McDonald.
Wilayah ini nyaris tak berpenghuni dan tidak memiliki fasilitas seperti bangunan permanen.
Meskipun demikian, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengimpor barang senilai 1,4 juta dolar AS (sekitar Rp22,8 miliar) dari wilayah ini pada tahun 2022.
Lebih lanjut, hampir seluruh nilai ekspor tersebut dikategorikan sebagai produk “mesin dan listrik”, meskipun tidak jelas bagaimana barang-barang tersebut berasal dari wilayah yang nyaris tidak memiliki aktivitas manusia.
Dalam lima tahun sebelumnya, nilai impor dari Pulau Heard dan Kepulauan McDonald berkisar jauh lebih rendah, yakni antara 15.000 dolar AS (sekitar Rp244 juta) hingga 325.000 dolar AS (sekitar Rp5,2 miliar) per tahun.
Ketidakkonsistenan data ini memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat ekonomi dan diplomasi perdagangan.
Kebijakan tarif perdagangan yang menargetkan wilayah-wilayah kecil dan tak berpenghuni seperti ini memunculkan kritik tajam.
Apalagi, dampaknya bisa jadi tidak sepadan dengan potensi ekonomi yang sebenarnya dimiliki wilayah-wilayah tersebut.