Kemenag Apresiasi Penjaga Kerukunan, Inilah Penerima Harmony Award di Era Pemerintahan Prabowo

AYOYOGYA.COM -- Kementerian Agama kembali menghadirkan Harmony Award 2025, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai paling berhasil menjaga harmoni sosial.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan atas peran penting daerah dalam memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman Indonesia.

Tahun ini, penghargaan tersebut menjadi momentum penting karena mencerminkan kondisi bangsa yang justru mencetak indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah, seperti disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Dalam sambutannya di Jakarta pada Jumat, 28 November 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian harmoni ini merupakan prestasi besar sekaligus amanah yang harus dijaga seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, tingkat harmoni nasional yang mencapai titik tertinggi dalam sejarah Indonesia tidak terjadi begitu saja. Masyarakat berhasil memperkuat toleransi dan memperkokoh nilai kebersamaan meskipun hidup di tengah keberagaman keyakinan, suku, dan budaya.

Menag menekankan bahwa erukunan tidak mungkin terwujud tanpa harmoni, harmoni tidak tercapai tanpa kesediaan masyarakat menerima perbedaan, serta toleransi adalah seni menjaga kemesraan sosial tanpa meniadakan identitas satu sama lain.

Beliau juga menegaskan pentingnya pengindonesiaan ajaran agama serta pelokalan nilai kebangsaan agar umat beragama tetap dapat menjalankan keyakinannya tanpa meninggalkan identitas sebagai warga Indonesia.

“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga bisa seratus persen beragama dan seratus persen Indonesia. Jika prinsip ini kita pegang, maka konflik akan pergi dan harmoni akan datang,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa Harmony Award dirancang untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi sekaligus pendorong agar Pemda dan FKUB terus berinovasi dalam menciptakan kedamaian sosial.

Penilaian dilakukan secara ketat melalui skoring instrumen terukur, telaah dokumen, evaluasi indeks KUB tahun-tahun sebelumnya, riwayat penyelesaian konflik, serta visitasi lapangan ke 18 lokasi nomine.

Tahun ini, tingkat partisipasi meningkat signifikan, menandakan semakin besarnya kesadaran daerah dalam menjaga toleransi:

- 31 dari 38 Pemda Provinsi
- 328 dari 514 Pemda Kabupaten/Kota
- 35 dari 38 FKUB Provinsi
- 400 dari 512 FKUB Kabupaten/Kota

Menurut Sekjen, tingginya partisipasi membuktikan bahwa daerah semakin aktif membangun harmoni sosial dengan menggandeng masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder lokal.