Sejarah Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Berawal dari Pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dibawah pimpinan Sukarni, Chairul Saleh, Wikana bersepakat untuk mengamankan dwitunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengasdengklok.

Harapannya adalah agar mereka menuruti keinginan para pemuda.

Baca Juga: Apa Itu Pohon Dolar dan Apa Saja Manfaat dan Khasiat yang Jarang Diketahui?

Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu, tidak tercapai juga kesepakatan apapun hingga sorenya, Ahmad Soebardjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan dwitunggal.

Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Soebardjo bahwa proklamasi akan terjadi keesokan harinya.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI

Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Soebardjo di ruang makan Maeda.

Baca Juga: Pondok Tegalsambi, Cara Baru Eksplor Wisata Pantai Sambil Kulineran 

Naskah sebanyak dua alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut selesai dibuat 2 jam kemudian, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.

Tanpa waktu yang lama, Sayuti Melik didampingi BM Diah mengetik naskah proklamasi, lalu naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani.

Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam suasana khidmat.

Baca Juga: Awas, Jangan Lakukan 6 Hal Ini Saat And Scuba Diving

Prosesi yang sebenarnya tanpa protokol nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat Indonesia dalam merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa ini.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45.

Itu artinya, telah terbentuk Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.