BANTUL, AYOYOGYA.COM- Ganjar Pranowo terus mendapatkan dukungan dari relawan untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024 yang akan datang. Bahkan para relawan ini melakukan deklarasi Ganjar Pranowo Capres 2024 yang akan datang.
Dukungan dari Gubernur Jawa Tengah yan terus didengungkan diberbagai daerah di Indonesia mendapatkan respon dari Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto. Politisi asal Wonogiri, Jawa Tengah ini justru menantang relawan untuk menjadi partai politik agar bisa mengusung dan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pilpres 2024 yang akan datang.
"UUD 1945 sudah jelas, yang bisa mencalonkan presiden atau partai politik atau gabungan partai politik. Sementara dalam undang-undang partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan presiden minimal memiliki 20 persen kursi di parlemen (DPRRI). Kalau mau mencalonkan Ganjar yang silahkan relawan jadi partai politik dulu,"katanya saat bertandang di Bantul kemarin.
Baca Juga: Ketua Bappilu DPP PDIP: Tak Bisa Larang Relawan Deklarasi Ganjar Capres
Menurutnya apa yang dilakukan oleh relawan melakukan deklarasi dan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 hingga memasang baliho gambar-gambar justru merupakan tindakan fetakompli dengan partai-partai.
"Itu namanya fetakompli kepada partai, kalau mau mencalonkan ya silahkan relawan menjadi partai dahulu karena yang mencalonkan presiden sesuai UUD 1945 adalah partai atau gabungan partai dengan ambang batas 20 persen sesuai dengan undang-undang,"tandasnya.
Bambang Pacul juga menegaskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 telah meminta maaf kepada PDIP karena telah mengusung kader dari PDIP tanpa ada komunikasi dengan Ketua Umum PDIP.
Baca Juga: Pileg 2024, PDIP Bantul Ditarget Pusat Mission Impossible, 22 Kursi Legislatif Benarkah Bisa?
"PSI meminta maaf kepada Ketum PDIP karena Ganjar bukan kader PSI, Ganjar adalah kader PDIP dan dalam PDIP ada mekanisme bagaiman capres dan cawapres ditetapkan serta mekanisme itu sesuai dengan keputusan dari konggres partai yakni diserahkan kepada Ketua Umum PDIP yang tentunya ibu Ketua Umum PDIP punya mekanismes sendiri,"ujarnya.