Ferry juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada ekspektasi hasil instan, melainkan aktif mengawasi jalannya kebijakan.
"Kita sebagai masyarakat harus ikut mengawasi bagaimana Danantara ini memitigasi risiko yang kemungkinan akan terjadi," ujar Ferry.
Dari sisi tata kelola hukum, Peneliti Nagara Institute Satya Arinanto menyoroti potensi penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal. Menurutnya, konsentrasi aset dalam skala besar memerlukan transparansi yang kuat untuk mencegah praktik korupsi dan oligarki.
"Ada risiko penyalahgunaan aset atau fraud dan investasi tidak produktif," ujarnya.
"Perlu regulasi yang memastikan keberimbangan antara peran negara dan swasta," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr Akbar Faizal, menegaskan bahwa diskusi ini sengaja dirancang sebagai ruang kritis untuk menguji keberadaan Danantara dari berbagai perspektif. “Apakah ia menjadi solusi atau justru problem baru, itu yang harus kita kaji bersama,” ujarnya. Ia menambahkan, seluruh hasil diskusi akan dirangkum dalam bentuk buku dan disampaikan kepada Presiden serta pihak Danantara sebagai bahan masukan kebijakan.***