AYOYOGYA.COM — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan lembaga ekonomi desa. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mendorong pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), seperti yang dilakukan melalui kunjungan kerja ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, memimpin kunjungan tersebut. Dalam kunjungan ini, tim Kemenko PM bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah meninjau langsung aktivitas pertanian di lahan yang dikelola masyarakat sekitar koperasi. Komoditas pertanian yang dikelola meliputi berbagai jenis sayur dan buah, di antaranya buah tin, selada, horenjo, jeruk, dan lainnya.
Deputi Haris mengapresiasi model kemitraan yang dikembangkan oleh Koperasi Al-Ittifaq, yang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra strategis seperti supermarket dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam kegiatan yang sama, koperasi juga menandatangani kerja sama baru dengan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan untuk penyediaan susu pasteurisasi, serta dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bandung untuk pasokan bahan baku 10 SPPG.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Direktur Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq beserta jajarannya yang telah mengembangkan koperasi dengan tata kelola yang baik sehingga menjadi model koperasi yang profesional dan transparan, mempunyai jaringan luas, serta mampu menyerap langsung hasil pertanian lokal dari petani,” ujar Deputi Haris dalam sambutannya di Aula Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Senin 25 Agustus 2025.
Saat ini, Koperasi Al-Ittifaq mempekerjakan 53 orang dari kalangan masyarakat sekitar dan memiliki anggota yang mayoritas merupakan petani mitra dari wilayah Bandung, Cianjur, dan Bandung Barat. Total petani binaan mencapai 932 orang, dengan 270 petani di antaranya secara rutin memasok bahan baku pertanian ke koperasi.
Petani binaan menyuplai sekitar 95% dari kebutuhan utama sayur dan buah koperasi. Produk pertanian ini kemudian didistribusikan ke koperasi, SPPG, serta jaringan supermarket mitra, membuka peluang pasar yang lebih luas dan memastikan kesinambungan penyerapan hasil panen.
Keberadaan Koperasi Al-Ittifaq dinilai strategis dalam mendorong peningkatan nilai tukar petani sekaligus memperluas akses pasar. Hal ini juga memperlihatkan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
“Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini perlu direplikasi sebagai model pengembangan Koperasi Desa dan Koperasi Pesantren lainnya, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terutama dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi di desa dalam pengentasan kemiskinan,” tambah Deputi Haris.
Ia juga berharap keberhasilan Koperasi Al-Ittifaq dapat menjadi acuan dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan koperasi pesantren serupa di berbagai wilayah Indonesia. ***