AYOYOGYA.COM - Kasus dugaan korupsi di PT Pupuk Indonesia yang melibatkan selisih laporan keuangan sebesar Rp8,3 triliun semakin mengundang perhatian publik. Pakar hukum pidana, Yenti Garnasih, menekankan pentingnya agar penegak hukum segera mengambil langkah tegas dalam mengusut tuntas kasus ini.
“Kalau ada indikasi, itu harus segera diperiksa. Apalagi ini soal pupuk, itu penting sekali untuk kesejahteraan petani dan merugikan petani juga, bukan sekadar merugikan negara,” ujar Yenti, menambahkan bahwa proses hukum harus dilaksanakan dengan segera untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi masyarakat.
Menurut Yenti, ketidakjelasan terkait penanganan kasus ini hanya akan memperburuk citra pemerintah dan memperlihatkan ketidakmampuan dalam memberantas korupsi. Kejadian seperti ini sangat merugikan, terutama bagi petani yang seharusnya menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran negara.
“Laporan keuangannya tidak sesuai. Sejak kapan terjadinya penyelewengan uang pupuk? Sejak itu juga cari TPPU-nya, agar kerugian negara bisa diupayakan dirampas,” tegas Yenti dengan lantang, mengingatkan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga harus dilacak untuk memastikan hasil korupsi dapat disita.
Sejak kasus ini mencuat, berbagai pihak mulai mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya sekadar melakukan investigasi, tetapi juga memastikan bahwa para pelaku yang terlibat dalam skandal ini dijatuhi hukuman yang setimpal. Hal ini penting untuk memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Selain itu, Yenti juga mengingatkan bahwa dalam kasus seperti ini, bukan hanya pejabat perusahaan yang harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai.
“Jangan hanya menunggu, karena semakin lama kasus ini dibiarkan, semakin besar kerugian negara yang akan terjadi. Kita harus segera bertindak,” tegas Yenti, menekankan urgensi penanganan kasus ini.
Kepada Ayoindonesia.com, Yenti menambahkan bahwa keseriusan dari aparat hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa korupsi besar ini tidak hanya berhenti pada dugaan, tetapi berlanjut pada tindakan yang nyata. Tanpa penegakan hukum yang cepat dan adil, ia khawatir masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Masyarakat sudah sangat jenuh dengan janji-janji yang tidak terbukti. Kasus ini harus segera diungkap untuk menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas korupsi,” kata Yenti.
Dia juga menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan ini, seluruh elemen negara harus bekerja sama. Mulai dari lembaga legislatif yang mendesak pengesahan regulasi, hingga lembaga penegak hukum yang harus bergerak cepat.