Soal Parpol Usul Jabatan Presiden Diperpanjang, PSHK UII: Awas, Praktis Abuse of Power

- Senin, 28 Februari 2022 | 10:00 WIB
Ilustrasi pemilu dan kotak suara. (rumahpemilu.org)
Ilustrasi pemilu dan kotak suara. (rumahpemilu.org)

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM- Usulan dari sejumlah partai politik (parpol) terkait penundaan pemilu 2024 hingga jabatan presiden diperpanjang menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk dari akademisi.

Salah satunya Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) yang mengritik munculnya usulan tersebut.

Peneliti PSHK FH UII Yuniar Riza Hakiki menuturkan, ide perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang ahistoris.

Menilik fakta sejarah, hasil kesepakatan Reformasi pada 1998 menghendaki adanya penyempurnaan ketatanegaraan yang diikuti dengan demokratisasi, tidak boleh ada lagi pasal multitafsir, dan Presiden harus dibatasi kekuasannya.

"Salah satunya adalah dengan membatasi masa jabatan presiden," kata Yuniar, Minggu (27/2/2022).

Baca Juga: Riset Citra Network Nasional Unggulkan Golkar dan Airlangga di Pemilu 2024

Melansir SuaraJogja.id-jaringan Ayoyogya.com, Senin (29/2) Yuniar mengungkapkan, ide perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang inkonstitusional.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur mengenai periodisasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, yaitu “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Dengan adanya aturan ini, tidak akan ada lagi presiden yang memegang kekuasaan sangat lama karena maksimal hanya dua periode (10 Tahun).

Halaman:

Editor: Rahajeng Pramesi

Sumber: Suara.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Apa itu Petrus? Penembakan Misterius Era Orde Baru

Kamis, 11 Agustus 2022 | 07:30 WIB
X