Akar Masalah Tak Berkembangnya Transportasi Umum Perkotaan

- Minggu, 27 Juni 2021 | 14:41 WIB
Ilustrasi — Trans Jogja melintas di kawasan Malioboro - (SUARA/Baktora)
Ilustrasi — Trans Jogja melintas di kawasan Malioboro - (SUARA/Baktora)

AYOYOGYA.COM -- Tidak berkembangnya transportasi umum perkotaan, akar masalahnya adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk membangun sistem angkutan umum massal perkotaan. Keterbatasan kelembagaan/otoritas yang mampu mengintegrasikan pengembangan transportasi perkotaan lintas administrasi dan lintas sistem angkutan di kawasan metropolitan.

Kajian Bappenas bersama Bank Dunia (2019), antara lain menyebutkan pangsa angkutan umum Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya rata-rata kurang dari 20 persen. Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung masuk dalam kota termacet di Asia. Kota Jakarta menduduki peringkat 10 dengan 53 persen tingkat kemacetan dibandingkan dengan kondisi normal atau tidak macet di kota tersebut. Keterbatasan sistem angkutan umum massal menyebabkan kemacetan yang akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya berdampak pada peningkatan 1,4 persen PDB per kapita. Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Pada 5 wilayah metropolitan (Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar) kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun.

Saat ini, payung hukum untuk pembangunan proyek angkutan massal perkotaan (termasuk dalam hal dukungan pemerintah), masih belum menyeluruh atau bersifat untuk masing-masing proyek (arbitrary). Dukungan pusat, misalnya, LRT Sumatera Selatan 100 persen, MRT Jakarta 49 persen, LRT Jabodebek berupa sinergi BUMN (PT Adhi Karya, PT Inka, dan PT Kereta Api Indonesia). Selain DKI Jakarta, tidak ada kota yang mampu membangun MRT dan LRT jika hanya mengandalkan APBD.

Perpres

Untuk mengimplementasi kebijakan pengembangan angkutan umum massal perkotaan, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

Rancangan Perpres antara lain mengatur kebijakan mobilitas perkotaan dan pengembangan kelembagaan dan dukungan fiskal, termasuk (1) kriteria untuk dapat memperoleh dukungan (termasuk syarat kelembagaan otoritas transportasi kawasan metropolitan) dan ruang lingkup, skema, serta bentuk dukungan pendanaan pemerintah pusat dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Bappenas (2021), ada 7 alasan mengapa perlu diterbitkan Perpres Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan? 

AYO BACA : DPRD DIY Usulkan Insentif bagi Pekerja Transportasi Umum

Pertama, kontribusi metropolitan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.  Hal ini terutama dipengaruhi kemacetan akibat kurangnya pelayanan angkutan umum massa.

Halaman:

Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata

Tags

Terkini

Peringatan HUT Kota Jogja dan Hegemoninya

Senin, 10 Oktober 2022 | 11:30 WIB

Sebuah Catatan Tentang Haul 5 Ulama DPW PKB DIY

Jumat, 22 April 2022 | 14:00 WIB

Catatan Sederhana Muktamar PBNU di Mata Mahasiswa

Senin, 27 Desember 2021 | 19:00 WIB

Peran Sekolah dalam Membumikan Literasi 

Kamis, 9 September 2021 | 15:09 WIB

5 Tips Aman Berkunjung ke Rumah Sakit selama Pandemi

Kamis, 2 September 2021 | 13:31 WIB
X